Tulisan bab 8

Tulisan bab 8

Integrasi Sosial Masyarakat 

Indonesia sebagai sebuah bangsa (nation) merupakan social-nation yang berasal dari berbagai kelompok etnik. Keberagaman etnik tersebut yang menimbulkan suatu pertanyaan besar bagi bangsa ini. Apakah dengan keberagaman etnik di Indonesia, akan mudah dipersatukan atau tidak?. Intensitas fanatisisme dan ekstrimitas etnik yang besar dapat menjadikan sulitnya integrasi. Berbagai kelompok masyarakat masih banyak yang mengutamakan identitas etnik utamanya. Adapula yang menonjolkan identitas keagamaan ataupun yang bersifat vertikal seperti profesi, ataupun tingkat kekayaan. Secara realita hal ini masih terjadi di Indonesia. Namun, di lain sisi tidak semua kelompok masyarakat memiliki ciri hot ethnicity (menonjolkan identitas etnik) melainkan ada pula yang lebih bersifat toleran satu sama lain.

Dalam kaitannya dengan persoalan integrasi sosial masyarakat Indonesia, nasionalisme menjadi sebuah jawaban untuk menjawab persoalan tersebut. Nasionalisme yang paling minimal adalah toleransi antar suku, agama, ataupun ras. Toleransi berarti menghargai kelompok yang dianggap minoritas. Namun, nasionalisme lebih dari itu. Tidak ada kelompok yang dianggap minoritas, melainkan menjadikan seluruh keberagaman menjadi satu. Semua komponen warga memiliki rasa sebagai suatu bangsa. Dalam hal ini, Indonesia memiliki pancasila sebagai payung bangsa yang menyatukan keberagaman. Pancasila sebagai sebuah nilai, dan nilai tersebut yang diusahakan untuk senantiasa ditanamkan kepada sosial masyarakat di Indonesia. Prinsip Bhineka Tunggal Ika (berbeda-beda tetapi tetap satu) yang terus disosialisasikan sebagai upaya membentuk dan mempertahankan integrasi sosial masyarakat Indonesia.

Perlu diketahui bahwa, integrasi sosial tidak terjadi secara ilmiah tetapi ada intervensi kekuasaan atau pemerintah. Pemerintah memiliki peranan penting dalam hal ini. Telah disebutkan sebelumnya, pancasila sebagai payung bangsa yang menaungi bangsa Indonesia. Pancasila bukanlah produk yang alami melainkan hasil dari pemerintah. Dengan begitu, pancasila pun dapat menjadi salah satu contoh intervensi kekuasaan dalam upaya integrasi sosial masyarakat Indonesia. Jika pemerintah memiliki peranan yang sangat penting, seharusnya perbaikan Indonesia dimulai dari memperbaiki kondisi pemerintahan. Pemerintah yang baik, dapat menjaga ketahanan integrasi sosial. Selain dari perbaikan kondisi pemerintahan, upaya-upaya untuk memperbaiki bangsa khususnya integrasi sosial harus lebih digalakkan.

Salah satu upaya pemerintah dalam mengembalikan harga diri bangsa adalah kebijakan otonomi daerah. Sentralisasi yang mulai berakhir sejak runtuhnya rezim orde baru menjadikan jawaban atas bangkitnya identitas lokal. Otonomi daerah yang digagas merupakan upaya desentralisasi di Indonesia. Kemudian menjadi pertanyaan lagi adalah, bukankah dengan adanya otonomi daerah dapat memecah persatuan bangsa? Jika otonomi daerah dilihat dari sisi permukaannya saja mungkin jawaban “iya” tepat untuk menjawab pertanyaan tersebut. Tetapi dengan melihat realita di Indonesia, otonomi daerah dapat membantu mengembangkan potensi daerah dan memang “belum” pernah terjadi perpecahan yang disebabkan oleh otonomi daerah . Menurut perspektif saya, otonomi daerah memang memiliki banyak kebaikan bagi bangsa ini. Kebaikan tersebut selain ditujukan pada daerah dan juga bangsa ini secara luas

.

Salah satu ancaman bagi integrasi sosial masyarakat di Indonesia adalah berkembangnya modernitas. Hal ini memang tidak dapat dihindari melihat kondisi bangsa Indonesia berada pada posisi peralihan dari cirri tradisional menuju masyarakat modern. Modernitas dapat mengancam rasa tenggang rasa. Mungkin yang paling dirasakan dari modernitas adalah hilangnya identitas lokal ataupun kebangsaan. Sedangkan, identitas kebangsaan adalah dasar dari integrasi sosial. Identitas kebangsaan yang menyatukan keberagaman dalam bangsa ini. Dengan munculnya modernitas, sikap tidak kepedulian masyarakat akan tumbuh dan hilangnya wujud keadilan sosial.

Dalam kaitannya dengan itu semua, Indonesia sebagai penganut paham demokrasi pancasila sepatutnya menegakkan nilai keadilan sosial yang merupakan cita-cita bangsa. Integrasi sosial masyarakat Indonesia dapat terwujud dengan keadilan sosial tersebut. Perwujudan keadilan sosial yaitu dengan membenahi pemerintah sebagai pemegang kekuasaan, dan dengan adanya pemerintah yang baik tidak hanya bersatunya bangsa ini melainkan juga kemajuan bangsa ini pun akan terwujud.

Faktor - Faktor untuk mencapai Integrasi Sosial dalam Masyarakat

Integrasi sosial dalam masyarakat dapat dicapai apabila unsur-unsur sosial saling berinteraksi.Selain itu norma-norma sosial dan adat istiadat yang baik turut menjadi penunjang untuk mencapai integrasi sosial tersebut. Hal ini dikarenakan norma-norma sosial dan adat istiadat merupakan unsur yang mengatur perilaku dengan mengadakan tuntutan mengenai bagaimana orang harus bertingkah laku.

Namun demikian tercapainya integrasi sosial dalam masyarakat memerlukan pengorbananm, baik pengorbanan perasaan, maupun pengrobanan materil. Dasar dari pengorbanan adalah langkah penyesuaian antara perbedaan perasaan, keinginan, ukuran dan penilaian di dalam masyarakat tersebut.  Maka dari itu norma sosial sebagai acuan bertindak dan berprilaku dalam masyarakat akan memberikan pedoman untuk seorang bagaimana bersosialisasi dalam masyarakat.

Adapun faktor - faktor internal dan eksternal yang dapat mempengaruhi integrasi sosial dalam masyarakat, antara lain sebagai berikut:

- Faktor internal : kesadaran diri sebagai makhluk sosial, tuntutan kebutuhan, dan semangat gotong royong.

- Faktor eksternal : tuntutan perkembangan zaman, persamaan kebudayaan, terbukanya kesempatan berpartisipasi dalam kehidupan bersama, persaman visi, misi, dan tujuan, sikap toleransi, adanya kosensus nilai, dan adanya tantangan dari luar.